BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA– Kepala Rombongan bakal cawagub DKI Rano Karno, Beno Muhammad Ibnu, mengaku mendengar informasi ada gerakan ‘tusuk tiga pasangan calon’ di Pilkada Jakarta. Beno mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan ‘Anak Abah’.
Sebagaimana diketahui ‘Anak Abah’ merupakan panggilan bagi pendukung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Sebutan itu ramai digunakan di media sosial saat Pilpres 2024 lalu.
Mulanya, Beno mengatakan ada isu Rano Karno akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Namun, kata Beno, saat ini pasangan yang berlayar yakni Pramono dan Rano Karno.
“Kita siap menghibahkan diri Bang Doel dan Mas Pram untuk Kota Jakarta. Yang tadinya memang terdengarannya Anies dan Rano Karno, nah dia berubah menjadi Pramono dan Rano Karno, saya pikir pasti ada jet lag, pasti ada gap di sana, pasti ada distorsi,” kata Beno di acara Relawan Rano Karno, Warung Garasi Si Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).
Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano ini juga mengaku mendengar ada gerakan ‘Anak Abah’ untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Ia berharap pemilih ‘Anak Abah’ dapat mengalihkan dukungan ke Pramono Anung dan Rano Karno.
“Timbul gerakan ‘Anak Abah’ yang saat ini, menggelorakan gerakan tusuk tiga Paslon. Tetapi sementara kalau kita melihat perkembangannya, Abahnya sendiri sudah berposisi berfoto bersama dengan Mas Pram dan Bang Doel,” tutur Beno.
“Mudah-mudahan teman-teman (relawan) bisa meyakinkan teman-teman yang memang harus menjadi loyalis Pak Anies untuk bergabung bersama kita,” tambahnya.
Menanggapi itu, juru bicara Anies, Sahrin Hamid, menilai bahwa fenomena tersebut adalah wajar. Sahrin menyebut keinginan untuk tidak mencoblos merupakan sebuah gerakan perlawanan terhadap keputusan elit yang tidak aspiratif.
“Yang tidak mengakomodir suara dan aspirasi masyarakat yang sebagian besar mendukung Anies,” ungkap Sahrin melalui akun media sosial X, yang dikutip Senin (9/9).
“Memilih adalah Hak konstitusional warga negara untuk menentukan pemimpinnya. Dan bila di kertas suara tidak terdapat figur yang diinginkan untuk dipilih, maka dapat digunakan atau tidak digunakan. Dan itu dijamin oleh konstitusi,” tambahnya.
Sahrin menjelaskan bahwa hal itu serupa dengan calon tunggal. Diletakkan kotak kosong, untuk menampung aspirasi yang berbeda dari figur yang terdapat di kertas suara.
Menurutnya, fenomena tak ingin datang ke TPS ini jadi tantangan bagi Pembentuk UU dan Pemerhati atau Akademisi Politik untuk urun rembug memperkaya khazanah regulasi politik di Indonesia.
“Agar setiap aspirasi terdapat ruang ekspresinya. Karena menyalurkan atau tidak menyalurkan suara adalah hak warga negara. Bukan Kewajiban warga negara. Dan tidak menyalurkan hak suara bukanlah perbuatan pidana,” tandas Sahrin. (*)
