BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA– Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta KPU dan Bawaslu memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan Adil, transparan, dan demokratis.
Hal ini dimaksudkan agar tidak memunculkan sengketa berulang yang berdampak pada proses demokrasi hingga membengkaknya biaya.
“Kami berharap pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus benar-benar memastikan jika pelaksanaan PSU tidak memunculkan sengketa berulang yang memicu keresahan dan kerusuhan di masyarakat,” ujar Jazilul, Senin, 3 Maret.
“Komisi II DPR harus segera memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Menteri terkait untuk memastikan agar pelaksanaan PSU berjalan baik dan demokratis,” sambungnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia. Keputusan ini dikeluarkan MK menyusul ditemukan adanya kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 seperti periodisasi masa jabatan, surat keterangan tidak pernah dipidana hingga legalitas ijazah.
Terkait anggaran pelaksanaan PSU di 24 daerah peserta Pilkada 2024, Bawaslu dan KPU memperkirakan dibutuhkan biaya hampir Rp 1 triliun. Untuk KPU sebesar Rp 486 miliar, sedangkan Bawaslu sekitar Rp 251 miliar dan untuk biaya lainnya seperti keamanan.
Jazilul menjelaskan terjadinya PSU merupakan konsekuensi adanya sengketa Pemilu. Hanya saja, dia menilai ironis ketika beberapa pemicu PSU ini sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini.
“Kasus PSU di Tasikmalaya misalnya tidak akan terjadi jika dari awal penyelenggara Pemilu cermat untuk memastikan persyaratan terkait periodesasi jabatan calon kepala daerah terpenuhi atau PSU karena legalitas ijazah calon kepala daerah. Ini kan hal sepele yang berdampak besar karena harus ada pengulangan pemungutan suara dengan biaya besar,” katanya.
Terkait masalah anggaran PSU, Gus Jazil mengaku memang sempat terjadi kendala di mana Bawaslu merasa anggarannya terlalu kecil. Kendati demikian, menurutnya, hal ini harus diselesaikan oleh Pemerintah karena Bawaslu mempunyai peran penting.
“Jangan sampai ada masalah anggaran yang menyebabkan Bawaslu tidak melakukan pengawasan. Ini kan bisa jadi kacau. Pemerintah harus mengatur anggaran untuk pelaksanaan PSU,” katanya.
Menurut Gus Jazil, pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga PSU yang menghabiskan anggaran sangat besar harus dilakukan evaluasi. Dia mengatakan, anggaran yang besar dalam pelaksanaan Pilkada lebih baik dialokasikan untuk pembangunan sosial ekonomi negara.
“Kami mendorong adanya revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada yang berbiaya tinggi,” pungkasnya. (*)
