BERITAPOPULER.CO.ID, Moskow – Pemerintah Inggris menyarankan agar Ukraina mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat di Arab Saudi, guna mencegah potensi ketegangan baru antara kedua negara, menurut laporan dari surat kabar Inggris, The Times.
Dilansir dari antaranews, Jonathan Powell, Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, melakukan kunjungan ke Ukraina pada akhir pekan untuk memberikan arahan kepada Volodymyr Zelenskyy sebelum perwakilan Ukraina bergabung dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat pada Selasa (11/3).
Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya konflik di Ruang Oval yang membawa dampak buruk saat dipimpin oleh Trump, sebagaimana dilaporkan oleh media tersebut.
Menurut laporan tersebut, Powell menyarankan agar Zelenskyy menjelaskan kepada Amerika Serikat bahwa ia memenuhi permintaan Washington, sehingga Presiden AS Donald Trump akan mendapat kesan bahwa “Rusia adalah hambatan utama bagi perdamaian.”
Gedung Putih sebelumnya mengonfirmasi bahwa konsultasi dengan kedua pihak yang terlibat dalam konflik sedang berlangsung, dan pertemuan baru terkait isu perdamaian direncanakan akan dilaksanakan pekan ini di Arab Saudi.
Moskow telah beberapa kali menunjukkan kesiapan untuk berdialog mengenai Ukraina, namun Kiev telah menetapkan larangan terhadap perundingan tersebut melalui keputusan legislatif.
Pada Oktober 2022, Volodymyr Zelenskyy menandatangani sebuah dekrit yang melarang dilakukannya perundingan dengan pemimpin Rusia.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pertemuan dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Januari, menegaskan bahwa tujuan penyelesaian konflik di Ukraina bukanlah gencatan senjata sementara atau jeda untuk merestrukturisasi pasukan dan persenjataan dengan niat melanjutkan konflik, melainkan perdamaian yang bersifat jangka panjang.
Menurut Putin, otoritas Rusia akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat Rusia, dan itulah makna dari operasi militer khusus yang dilaksanakan.
Perdamaian di Ukraina, kata Putin, harus didasarkan pada “penghormatan terhadap kepentingan sah semua pihak, termasuk semua bangsa yang tinggal di wilayah ini.” (clv)
