BERITAPOPULER.CO.ID, SURABAYA– Keputusan kontroversial DPRD Jawa Timur untuk mengusulkan Musyafak Rouf, mantan terpidana kasus korupsi, sebagai Ketua DPRD Jatim telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Salah satu tanggapan paling kuat datang dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Heru mengecam keputusan tersebut dan menyatakan bahwa Jawa Timur sedang berada dalam kondisi “darurat korupsi.”
Dalam pernyataannya, Heru menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil rapat paripurna DPRD Jatim yang sepakat mengajukan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD.
Ia menganggap langkah ini sebagai tantangan langsung kepada masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat Musyafak Rouf pernah terlibat dalam kasus korupsi saat menjabat sebagai pejabat daerah.
“Keputusan ini mengarah pada Jawa Timur menjadi provinsi darurat korupsi. Ini namanya anggota DPRD Jatim sedang menantang rakyat dan menantang KPK,” ujar Heru dalam keterangan resminya.
Heru juga menyoroti fakta bahwa banyak anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 terpilih kembali dalam periode 2024-2029.
Beberapa di antaranya kini berada di bawah bayang-bayang penyelidikan KPK terkait kasus korupsi hibah tahun 2019-2022.
Menurutnya, pengusulan mantan narapidana korupsi sebagai pimpinan dewan di tengah kondisi ini merupakan sebuah ironi yang menyakitkan bagi masyarakat Jawa Timur.
Ia menambahkan bahwa para anggota dewan yang terpilih kembali pasti merasakan kekhawatiran, terutama ketika KPK tengah memeriksa ratusan kelompok masyarakat (Pokmas), namun mereka tetap sepakat untuk menjadikan mantan napi korupsi sebagai pimpinan dewan.
Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga mengundang kekhawatiran mengenai masa depan pemerintahan di Jawa Timur.
Heru secara tegas menyatakan bahwa keputusan ini berpotensi mengundang “karma” bagi anggota dewan yang terlibat.
Ia memperingatkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan bereaksi terhadap langkah-langkah yang merusak kepercayaan publik.
“Masyarakat tidak akan tinggal diam. Insya Allah, karma dan Laknatullah akan mengiringi mereka yang tidak amanah. Rakyat sebagai bos akan menunjukkan jati dirinya,” tegas Heru.
Isu ini semakin memperuncing perhatian terhadap DPRD Jawa Timur, terutama di tengah tekanan untuk memperbaiki citra dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Sementara KPK masih gencar melakukan investigasi, keputusan kontroversial ini dianggap sebagai langkah mundur yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi.
Kritik tajam dari MAKI dan organisasi masyarakat lainnya menjadi alarm bagi pemerintah dan DPRD Jatim untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan integritas pejabat publik. (*)
