BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani keputusan kenaikan tunjangan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
Saat Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pilkada Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (20/8/2024), Jokowi mengaku baru mengetahu bahwa tunjangan penyelenggara pemilu tidak pernah naik sejak 2014 lalu.
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku, dirinya menyatakan tidak akan hadir ke konsolidasi apabila kenaikan itu belum ditandatanganinya. Ia meminta maaf karena sejak tahun 2014 tidak pernah ada kenaikan insentif.
“Dengan tugas-tugas berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin sehingga saya kejar-kejar,” kata Presiden dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
“Itung-itung ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%,” imbuhnya, disambut meriah para peserta dan penyelenggara yang hadir.
Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu atas kerja keras selama ini. Dia sadar, pemilu serentak yang diselenggarakan pada tahun 2024 ini pertama kali dilakukan dan menjadi tugas besar.
Meski penyelenggaraan Pilpres 2024 baru saja selesai, Jokowi mengingatkan bahwa tahapan pilkada sudah harus mulai dalam beberapa hari ke depan. Ia meminta penyelenggara pemilu mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024 agar berjalan dengan baik.
“Saya tahu, capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Masih panas rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi, baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada,” ungkap Jokowi.
Lantas berapakah gaji KPU tahun ini?
Tunjangan anggota KPU Pusat, provinsi sampai kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Presiden No 11/ 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Fasilitas yang diterima diatur pada Pasal 2, yang berbunyi “Kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: a. uang kehormatan; dan b. fasilitas.
Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Ketua dan anggota KPU Pusat maupun daerah mendapat uang kehormatan setiap bulan.
Pada Pasal 4 diatur besar uang kehormatan tersebut adalah untuk KPU Pusat, Ketua mendapat Rp43.110.000 dan anggota Rp39.985.000. Untuk Ketua KPU Provinsi sebesar Rp20.215.000 dan anggota Rp18.565.000.
Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, ketua mendapat Rp12.823.000 dan anggota Rp11.573.000.
Dengan kenaikan 50 persen, Ketua KPU Pusat bisa menerima gaji Rp64 juta lebih dan anggota hampir Rp60 juta. Ketua KPU Provinsi sekitar Rp30 juta dan anggota Rp27 juta. KPU Kabupaten untuk ketua mendapat Rp19 juta dan anggota Rp17 juta.
