BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA– Sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan aksi mogok kerja atau cuti bersama se-Indonesia yang dilakukan dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Salah satu tuntutan SHI adalah terkait kenaikan gaji pokok hakim.
Pada Selasa, (8/10/2024) kemarin, sejumlah hakim melakukan audiensi dengan pimpinan DPR di ruang Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepada DPR, para hakim menyampaikan bahwa besaran gaji mereka saat ini tidak layak karena belum ada kenaikan selama 12 tahun atau dari tahun 2012. Kondisi kesejahteraan hakim itu semakin diperparah dengan adanya inflasi setiap tahunnya.
Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Aceh, Rangga Lukita Desnata, menyampaikan bahwa para hakim hanya menginginkan kehidupan yang layak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban.
Bahkan ia menganggap gaji mereka hanya sebesar uang jajan Rafathar, anak pertama artis Raffi Ahmad selama tiga hari.
“Gaji kami saat ini bisa diibaratkan seperti uang jajan Rafathar tiga hari. Rafathar itu anak selebritas Raffi Ahmad,” ujar Rangga, mengilustrasikan rendahnya penghasilan mereka.
Rangga menjelaskan hakim yang baru diangkat menerima pendapatan bersih sekitar Rp 12 juta dengan perincian gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta. Menurut Rangga, uang Rp 12 juta tidak setara dengan tanggung jawab hakim dan tak cukup menghidupi keluarganya.
“Anggap saja penghasilan baru diangkat jadi hakim Rp 12 juta, tunjangan Rp 8,5 juta, dan gaji pokok Rp 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri untuk biaya sekolah anak, makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang Rp 6 juta sampai Rp 7 juta,” ungkap dia.
Rangga mengaku sisa uang Rp 7 juta digunakan untuk kredit mobil. Pasalnya, kata Rangga, hakim tidak mungkin menggunakan motor karena terlalu rentan.
“Kalau kami pakai motor rentan sekali, diserempet pihak berperkara bisa mati konyol. Setidaknya kami ambil kredit mobil,” tandas Rangga.
Rangga mengaku mobil yang diambil bukan mobil mewah. Belum lagi, jika para hakim ingin membeli rumah, itu sangat tidak cukup.
“Mobil enggak perlu mahal-mahal, yang Rp 100 juta saja, paling mahal Rp 200 juta. Kami bayar DP (down payment). Dari Rp 6 juta-7 juta, buat cicilan Rp 2 juta-Rp 3 juta, sisanya Rp 3 juta. Hakim juga ingin punya rumah, tidak perlu megah dan mewah. Lalu kami ambil rumah ambil DP Rp 50 juta, ngumpulin lagi. Habis Pak,” pungkas Rangga.
“Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina atau Direktur Bank Mandiri. (kami minta) kelayakan hidup, gaji kami saat ini itu bisa kayak uang jajan Rafathar tiga hari,” imbuhnya. (*)
