Scroll untuk baca artikel
Ads Beritapopuler.co.id 325x300
Trend

Isu Tunjangan Rumah Dinas DPR RI, Netizen Bandingkan dengan Kualitas Sekolah: Kok Nggak Malu

×

Isu Tunjangan Rumah Dinas DPR RI, Netizen Bandingkan dengan Kualitas Sekolah: Kok Nggak Malu

Sebarkan artikel ini
Potret bangunan sekolah di Maluku yang tak layak pakai di tengah polemik rumah dinas anggota DPR RI. (X/Mdy_Asmara1701)

BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA- Belakangan ini, anggota DPR RI yang baru saja dilantik untuk periode 2024-2029, menuai polemik terkait fasilitas rumah dinas yang telah disiapkan pemerintah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyampaikan keluhan sejumlah anggota DPR yang mengeluh rumah dinas dianggap tak layak huni karena mengalami beberapa kerusakan.

Pernyataan Sekjen DPR RI seketika jadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan khalayak luas hingga saat ini.

Bahkan ada beberapa netizen yang ikut menyoroti rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan yang dari luar masih berdiri kokoh dan tampak megah.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @geraldvincent, ratusan rumah dinas memiliki 2 lantai dengan 6 kamar dan masih terbilang layak huni.

Namun, menurut Sekjen DPR RI, rumah dinas tersebut dikeluhkan tak layak huni karena atapnya yang bocor, banyak rayap, tikus dan cat atau wallpaper dinding yang mengelupas.

Hal tersebut sontak membuat netizen kesal dan menyindir Anggota DPR RI kurang bersyukur karena kondisi rumahnya rusak sebagian dan hanya perlu diperbaiki sedikit saja.

Apalagi muncul wacana tunjangan rumah dinas yang makin membuat masyarakat meradang lantaran memakan biaya yang tak sedikit mencapai puluhan juta tiap bulan hingga dianggap beban baru bagi negara.

“Kocak banget rumah dinas bolong dikit aja dibilang gak layak huni tinggal diperbaiki dikit beres. Bapak mau lihat rumah saya nggak? separohnya hampir roboh,” komentar salah satu netizen.

Di tengah polemik rumah dinas DPR RI yang dianggap tak layak huni padahal kondisi bangunan masih sangat baik, netizen juga ramai bandingkan dengan bangunan kondisi sekolah yang kondisinya mengenaskan.

Kondisi bangunan sekolah yang terbuat dari kayu rusak parah dan tampak memprihatinkan dengan langit-langit ruang kelas yang terbuka dan dinding yang bolong dimakan rayap.

Selain itu, anak-anak terpaksa belajar menggunakan meja panjang yang dipakai untuk 4 siswa yang berdesak-desakan berbagi tempat duduk dalam satu bangku panjang.

Ada pula anak yang duduk di atas kursi plastik reyot dan terkadang tak kuat menopang badannya hingga beberapa kali harus diduduki dalam keadaan miring atau goyah.

Tak sampai di situ, fasilitas guru untuk mengajar pun seadanya dengan satu papan tulis yang tak cukup terlihat di sisi kanan dan kiri hingga belakang kelas.

“Inilah potret menyedihkan bangunan sekolah di Maluku. Para pejabat yang kemarin ngeluh rumah dinas gak layak huni dan uang tunjangan rumah Rp 50 juta katanya masih kurang, apa gak malu lihat kondisi seperti ini?” tulis akun @Mdy_Asmara1701. 

Diketahui sekolah tersebut berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dan kondisi tersebut sempat disorot lantaran pemerintah setempat tak ada respon untuk memperbaiki bangunan sekolah.

Tak hanya di Maluku, beberapa wilayah seperti di Nusa Tenggara Timur, Papua, Jambi, hingga beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga pernah disorot karena kondisi bangunannya yang memprihatinkan.

Warganet ramai menyoroti kondisi bangunan sekolah yang rusak parah dan mendesak pemerintah lebih memperhatikan hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kenapa gak ada yang peduli dengan pendidikan di Indonesia? Banyak terjadi ketimpangan apalagi di wilayah terpencil, miris sedangkan pejabat di luar sana malah berlomba-lomba mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan sendiri,” komentar salah satu netizen.

Sebelumnya, netizen juga menyoroti nasib guru honorer yang mendapat gaji sebesar Rp 200 ribu per bulannya.

Nasib guru honorer makin memprihatinkan ketika banyaknya hakim yang mengaku dapat gaji setara uang jajan Rafathar padahal gaji pokoknya mencapai Rp 2-4 juta dan tunjangan sebesar Rp 10 juta.

Oleh karena itu, masyarakat mendesak pemerintah agar lebih bisa mendahulukan kepentingan umum dengan memperbaiki kualitas pendidikan termasuk dengan memperbaiki fasilitas bangunan sekolah dan menaikkan kesejahteraan guru di Indonesia. (*)

Dapatkan berita terupdate beritapopuler.co.id di: