BERITPOPULER.CO.ID, JAKARTA – Pemangkasan anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus rela kehilangan Rp8,035 triliun dari alokasi anggarannya, bagian dari gelombang efisiensi besar-besaran yang mencapai Rp306 triliun di berbagai kementerian dan lembaga negara.
Namun, ada satu hal yang menurut Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, tak boleh tersentuh: tunjangan sertifikasi guru!
“Mungkin untuk pos-pos anggaran tertentu lainnya boleh saja dipangkas sebagai upaya efisiensi, tapi untuk anggaran tunjangan sertifikasi guru jangan diutak-atik. Ini tunjangan yang mutlak harus diberikan kepada para guru,” tegas politisi PKB yang akrab disapa Gus Hilman, Senin (10/2/2025).
Ia memahami bahwa negara sedang melakukan efisiensi, tetapi mengingatkan bahwa investasi terbesar menuju Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tanpa pendidikan yang berkualitas, cita-cita tersebut hanya akan jadi angan-angan.
“Karena itu, sektor pendidikan ini harus jadi prioritas utama pembangunan. Syarat utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah kita punya SDM unggul, dan itu harus dimulai dari sekarang, dari bangku sekolah,” lanjut legislator muda berusia 25 tahun ini.
Gus Hilman juga menyoroti realitas pahit di lapangan. Banyak guru, terutama di daerah, hanya menerima gaji seadanya—ada yang Rp300 ribu sebulan, bahkan kurang dari itu!
“Kalau kita lihat sekolah atau madrasah di daerah-daerah itu, gaji mereka jika hanya mengandalkan dari sekolah masing-masing masih sangat memprihatinkan,” katanya prihatin.
Maka dari itu, menurutnya, tunjangan sertifikasi guru bukan sekadar tambahan, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap para pendidik yang berjuang mencerdaskan anak bangsa.
“Jangan sampai guru sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa tapi tidak mendapatkan penghargaan dari negara,” pungkasnya. (lis)
