BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA – Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), kembali menegaskan bahwa standar pemerintah telah dipenuhi oleh BBM di SPBU Pertamina, termasuk Pertamax.
“Hasil uji kualitasnya sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis, seperti yang dipersyaratkan Ditjen Migas (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi),” ujar simon yang dikutip dari ANTARA, Kamis (06/03/2025).
Pertamina, bersama Lemigas, telah melakukan uji sampel di 75 lokasi, termasuk Terminal Plumpang. Simon menjelaskan, hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar pemerintah.
Dalam upaya memastikan kualitas produk BBM Pertamina, pengujian dilakukan tidak hanya oleh Lemigas, tetapi juga oleh dua lembaga independen, yaitu Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia. Hasil pengujian yang diperoleh dari semua lembaga tersebut menunjukkan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
Simon menyatakan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus menguji BBM guna memastikan kualitasnya bagi masyarakat, dan pengujian ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek.
“Kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan, masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi,” ujar Simon.
Simon menegaskan bahwa dengan tindakan tersebut, Pertamina dapat meyakinkan masyarakat bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar yang ada.
“Begitu juga dalam distribusinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendukung pernyataan Seruan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa kualitas BBM Pertamax yang beredar saat ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pertamina.
Akibat dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023, muncul dugaan ‘pengoplosan’ Pertamax oleh Pertamina. Jaksa Agung kemudian memberikan pernyataan untuk merespons kekhawatiran masyarakat.
Penyelidikan perkara ini, menurutnya, hanya mencakup periode 2018–2023 sebagai waktu terjadinya tindak pidana. Akibatnya, Pertamax yang diproduksi di tahun 2024 dan selanjutnya tidak memiliki kaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
“Artinya, kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina,” katanya.
Jaksa Agung melanjutkan, bahwa tindakan curang dalam perkara ini, yang berupa pembelian dan pembayaran yang tidak sesuai untuk BBM RON 92 dan pencampuran BBM berkualitas rendah sebelum diedarkan, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu.
“Kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina,” jelasnya.(san)
