BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTO-Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, hadir dengan pernyataan yang menggugah.
Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, ia mengungkap sisi gelap dinamika kekuasaan di bawah Presiden Joko Widodo. Ia memberi pernyataan mengejutkan mengenai tekanan politik dan dugaan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dengan narasi yang tak berbelit, Hasto menjabarkan bagaimana tekanan politik digunakan untuk melemahkan lawan-lawan tertentu, termasuk kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait kasus Formula E.
“Presiden Jokowi kala itu berbicara dengan saya, sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan,” ujar Hasto. Ia menyebut, langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas kekuasaan.
Hasto menuding mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang berada di balik upaya tersebut, menyebut hal ini sebagai bagian dari strategi politik untuk menghalangi Anies di Pilpres 2024.
Hasto mengungkapkan bahwa keputusan untuk menjadikan Anies sebagai target kriminalisasi muncul langsung dari Jokowi.
Ia menegaskan bahwa Jokowi khawatir terhadap popularitas Anies, sehingga mendorong langkah-langkah untuk membatasi ruang geraknya secara hukum dan politik.
Menurut Hasto, langkah ini bukan pertama kali dilakukan. Ia mencontohkan beberapa tindakan sebelumnya, termasuk revisi Undang-Undang KPK yang menurutnya dirancang untuk melindungi kepentingan politik tertentu selama masa Pilkada.
Tak hanya berbicara soal Anies, Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya kini berada dalam ancaman kriminalisasi.
Ia menyebut informasi dari berbagai pihak yang mengindikasikan bahwa dirinya akan dijadikan tersangka dalam kasus tertentu.
“Ini adalah cara untuk menghentikan saya bergerak, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah,” ujar Hasto.
Namun, ia menegaskan bahwa tekanan semacam itu tidak akan membuatnya mundur.
“Saya siap menghadapi konsekuensi apapun, bahkan jika harus dipenjara,” tambahnya.
Dalam wawancara tersebut, Hasto juga menyoroti pengaruh politik yang menurutnya semakin menggerogoti independensi lembaga hukum.
Ia menuding adanya “partai coklat” yang memainkan peran signifikan dalam mendukung agenda kekuasaan Jokowi, termasuk mobilisasi dana besar untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada.
Ia mencontohkan berbagai kasus yang menunjukkan campur tangan politik dalam penegakan hukum, seperti kriminalisasi kader PDIP dan tekanan terhadap kepala desa yang mendukung oposisi.
Pernyataan Hasto menuai reaksi luas. Banyak pihak memandang ini sebagai bukti keterbelahan politik yang semakin tajam antara PDIP dan Jokowi, yang sebelumnya dianggap sebagai bagian integral dari partai tersebut.
Hasto menutup pernyataannya dengan menyerukan kembalinya integritas dalam politik dan penegakan hukum.
“Kami bukan bangsa yang dibangun dengan kekerasan politik. Kita adalah bangsa yang didirikan di atas cita-cita keadilan dan demokrasi,” tegasnya. (*)
