BERITAPOPULER.CO.ID, JAKARTA– Nama Luhut Binsar Pandjaitan tidak disebut oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Namun rupanya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tempat khusus bagi mantan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman tersebut.
Meski namanya tidak disebut sebagai menteri di Kabinet Merah Putih, namun Luhut Binsar Pandjaitan turut hadir dalam acara pelantikan yang digelar di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2024.
Prabowo Subianto mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan Luhut tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
“Dengan nama Tuhan YME Presiden RI … kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional,” bunyi keputusan itu.
Luhut rupanya telah dipersiapkan sejak lama untuk mengemban jabatan tersebut. Dalam unggahan akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, mantan Komandan Detasemen 81 Komando Pasukan Khusus ini mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto pernah ‘meminta izin’ istrinya untuk memberikan amanah baru baginya.
Pada 21 Juli 2024 lalu, Prabowo menghadiri acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang digelar di Gedung Sopo Del Tower. Setelah memberikan sambutan, Prabowo pun meminta izin kepada istri Luhut Binsar Pandjaitan.
“Beliau meminta izin kepada istri saya untuk ‘memperbolehkan’ suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru,” tulisnya seperti dikutip.
Lantas apa tugas Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut?
Ketentuan Dewan Ekonomi Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Beleid ini ditetapkan di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.
Belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional. Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.
“Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden,” bunyi pasal 2.
Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi
nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.
Pasal 6 menyebut dalam melaksanakan tugas, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.
“Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” bunyi pasal 8.
Sementara itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun Instagramnya tak lama setelah ia dilantik.
Lembaga yang ia pimpin itu katanya bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik.
Apalagi, tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidak lah ringan seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.
“Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi,” kata Luhut. (*)
